Sebagai bentuk dukungan perjuangan terhadap rakyat Palestina, Parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie telah mengadakan kunjungan ke Palestina dan berbagai daerah di Timur Tengah.

Dalam rangka kunjungan tersebut, Parlemen Indonesia bersama dengan Pemerintah Indonesia memberikan bantuan secara simbolis kepada Rumah Sakit Al Royan Gaza Utara, serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Indonesia di wilayah tersebut.

Menurut Marzuki Alie, kunjungan tersebut merupakan salah bentuk usaha pemerintah bersama dengan Parlemen membantu perjuangan rakyat Palestina melawan penindasan Israel.

"Bahwa penjajahan Israel atas tanah-tanah Arab harus segera dihentikan, termasuk blokade Israel atas Gaza," kata ketua DPR RI Marzuki Alie saat membuka sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senin, (12/7).

Selama berada disana, terang Marzuki, DPR RI telah melakukan parliementary diplomacy melalui forum keparlemenan internasional, dengan tema "Lifting the Blockade of Gaza. DPR RI terus berjuang membantu rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaannya.   "Kegiatan tersebut juga dihadiri delegasi BKSAP pada extraordinary Session of the PUIC Conference,  berlangsung di Damaskus, Syria akhir Juni lalu,"katanya.

Kegiatan lainnya yaitu diadakannya pertemuan antara delegasi Parlemen Indonesia dengan Parlemen Palestina. Setelah kunjungan ke Gaza tersebut, terangnya, Komisi I DPR juga mengunjungi Timur Tengah dan mendatangi Markas Indobatt di lebanon untuk bertemu dengan kontingen Garuda Indonesia yang sedang menjalankan misi perdamaian di sana.

Terlalu Dini  
Terkait hak pilih TNI dalam Pemilu 2014 mendatang, Ketua DPR Marzuki Alie menilai hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pemiu 2014 masih terlalu dini dibicarakan saat ini.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Dewan masih mengharapkan TNI menjaga netralitasnya dalam Pemilu agar kondisi keamanan tetap terjaga pada saat persiapan maupun dilaksanakannya proses pemilu di Indonesia.   

Menurutnya, Wacana hak pilih TNI akan menimbulkan pro kontra dan masih terlalu dini diberlakukan pada Pemilu 2014 nanti. karena itu, Dewan masih mengharapkan TNI netral sehingga keamanan lebih terjaga saat Pemilu. "Jadi mengenai Hak Pilih TNI tidak perlu dibahas dalam revisi UU Pemilu karena secara resmi TNI tidak lagi terlibat didalam Parlemen sejak DPR RI periode 2004-2009,"tandasnya.(GA/si)